Jakarta -
Pemerintah Jepang berencana memangkas pajak penjualan makanan dan minuman dari 8% menjadi 1%. Rencananya kebijakan perpajakan ini akan berlaku selama dua tahun mulai April 2027 mendatang.Melansir The Asahi Shimbun, Selasa (28/7/2026), kebijakan pemotongan pajak ini merupakan salah satu janji kampanye Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat Negeri Sakura.Namun agar pemerintah bisa menerapkan pemotongan pajak pada April mendatang, Jepang harus mengesahkan undang-undang terkait pada sidang luar biasa di tingkat Parlemen yang diperkirakan akan berlangsung pada musim gugur nanti.
Selain itu, industri yang terdampak perubahan aturan pajak juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan memperbarui sistem pembayaran, termasuk memodifikasi mesin kasir.Untuk itu Takaichi diperkirakan akan menginstruksikan partai yang memimpin komite penyusunan undang-undang, Liberal Democratic Party (LDP), untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) yang diperlukan. Rencananya RUU ini paling cepat mulai dibahas pada Kamis (30/7) besok."Dari perspektif kecukupan dan kecepatan, kami ingin terus mengumpulkan kebijaksanaan kami hingga akhir untuk menentukan cara yang paling tepat untuk meringankan beban masyarakat," kata Takaichi dalam konferensi pers pada Senin (27/7) kemarin.Selain memangkas besaran pajak makanan dan minuman, LDP juga mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan tunai senilai 600 miliar yen atau sekitar Rp 66 triliun (kurs Rp 110/yen Jepang) kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.Besaran bantuan tunai tersebut kira-kira setara dengan sisa 1 poin persentase dari pajak konsumsi yang ingin dipangkas pemerintah. Hal itu dinilai akan membuat beban pajak masyarakat 'secara efektif' menjadi 0%.Sementara dalam laporan Japan Today, Takaichi berharap komite penyusunan RUU di Parlemen dapat menyelesaikan draft aturan tersebut pada Agustus 2026 nanti. Dengan begitu kebijakan pemangkasan pajak ini dapat diselesaikan dan berlaku tepat waktu."Jika diskusi (di komite) diselesaikan sekitar awal Agustus, masih akan ada cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan," kata TakaichiSaksikan Live DetikSore:
