Ditekan AS, Anwar Ibrahim: Kami Tak Izinkan Warga Israel di Malaysia!

Kuala Lumpur -

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan akan mempertahankan kebijakan untuk mengusir warga negara Israel dari wilayah negara tersebut. Anwar mengatakan Malaysia tidak akan tunduk pada intimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah diterapkan selama beberapa dekade.Anwar, seperti dilansir The Star, Jumat (24/7/2026), menyatakan Malaysia tidak melanggar hukum internasional apa pun dengan menerapkan kebijakan tersebut.Pernyataan tersebut menanggapi kemarahan delapan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) terhadap ucapan Anwar pada 15 Juli lalu soal kebijakan mengusir setiap warga negara Israel dari Malaysia.

"Saya ingin menanggapi para anggota parlemen AS, setidaknya sebagian dari mereka, yang secara tegas menyatakan Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak negara lain," kata Anwar dalam pernyataannya pada Rabu (22/7)."Hal itu sama sekali tidak masuk akal, karena menurut pandangan kami, kebijakan ini telah diterapkan oleh Malaysia selama beberapa dekade, bahwa kami menentang kehadiran warga negara Israel, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel di sini karena mereka merupakan bagian tak terpisahkan dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan terus-menerus terhadap Palestina dan Gaza," ujarnya. Para anggota Kongres AS itu, dalam surat kepada Menlu AS Marco Rubio, mendesak Departemen Luar Negeri AS meninjau ulang hubungan keamanan dan ekonomi Washington dengan Kuala Lumpur, dan menyerukan penghentian pendanaan bagi program "Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional" yang menyediakan pelatihan profesional dari AS untuk para personel militer Malaysia.Anwar, dalam pernyataannya, menyebut para anggota parlemen AS memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengancam pemerintah Malaysia dan dirinya sebagai PM."Ternyata mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan terkini, di mana banyak negara melarang hal tersebut (warga Israel masuk ke negara mereka-red) dan Malaysia sendiri telah menerapkan larangan itu selama beberapa dekade," sebutnya.