JAKARTA, KOMPAS.com - Total sebanyak 11 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu pemicu kepala daerah terjerat korupsi."Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).
Baca juga: Gaji Kepala Daerah Stagnan Seperempat Abad, Rencana Revisi Sempat Kandas
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan korupsi di pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius serta menyeluruh. Terlebih, kata dia, korupsi tidak muncul akibat satu faktor semata.
"Melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan," ujar Budi.
