KRISIS politik yang melanda Filipina kini bukan hanya drama suksesi, tapi puncak dari keruntuhan aliansi "UniTeam" yang dibentuk menjelang Pemilihan Umum 2022.
Aliansi pragmatis yang mempertemukan dua dinasti politik terbesar, faksi Marcos di utara dan faksi Duterte di selatan, pada mulanya dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan oligarki secara mutlak.
Namun, aliansi berbasis kepentingan ini terbukti rapuh karena tidak didasari oleh kesamaan ideologi yang kokoh dan memang telah diselimuti kecurigaan sejak awal.Benturan kepentingan muncul segera setelah kemenangan, terutama ketika Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. secara terbuka menolak memberikan posisi Menteri Pertahanan yang sangat diinginkan Wakil Presiden Sara Duterte.
Ketegangan tersebut terus terakumulasi hingga memuncak pada pengunduran diri Sara Duterte dari jabatan Sekretaris Pendidikan pada Juni 2024, yang sekaligus menjadi sinyal dimulainya perang politik terbuka antara kedua kubu.
Proses pemakzulan yang kini bergulir di Senat merupakan instrumen puncak dari taktik lawfare, penggunaan hukum sebagai senjata politik, untuk melumpuhkan pengaruh dinasti Duterte.
