PEMANDANGAN janggal kini menjadi potret buram wajah birokrasi kita. Di satu sisi, ruang-ruang jabatan strategis kementerian dan lembaga negara semakin sesak oleh perwira TNI aktif, membawa serta budaya komando ke dalam koridor pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kepuasan warga.
Di sisi lain, para penggerak sipil—mulai dari calon manajer Koperasi Desa Merah Putih hingga pegawai badan usaha milik negara—dipaksa mengenakan seragam loreng, melakukan baris-berbaris, berlatih menembak, hingga menjalani latihan fisik ala militer dengan kedok "bela negara".
Terjadinya anomali ini mencapai titik nadir ketika insiden tragis menewaskan lima peserta pelatihan manajer koperasi di pertengahan Juni 2026.Peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan alarm keras bahwa ada sesuatu yang keliru dalam cara negara memandang sumber daya manusia.
Mengapa kita begitu terobsesi melakukan militerisasi pada ruang sipil, dan di saat bersamaan, menyerahkan tampuk administratif kepada mereka yang sejatinya dididik untuk berperang?
Dilema Salah Kaprah
