JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membentuk Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau TP mendapat kritik tajam dari kalangan purnawirawan TNI.
Pembangunan kekuatan militer dinilai tidak sinkron dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat saat ini, khususnya di sektor ketahanan pangan dan ekonomi.Mantan perwira tinggi TNI Johny J Lumintang menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan penegakan hukum dan kesejahteraan ekonomi terlebih dahulu sebelum berfokus pada ekspansi kuantitas militer.
Baca juga: Buku Militer Pemikir, Pemikir Militer, Membaca Gagasan Reformasi TNI Agus Widjojo
"Menurut saya hukum dulu, ketahanan ekonomi, baru tentara. Kalau kita membangun itu pada saat ketahanan ekonomi dan hukum tidak ada, menurut saya strata itu harus dipenuhi. Prioritasnya itu dulu," kata Johny, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia mempertanyakan urgensi penambahan batalion teritorial baru di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, seperti pupuk untuk petani.
