KETIKA selebaran resmi PT PLN (Persero) beredar luas dengan imbauan agar masyarakat menyiapkan senter dan lilin guna mengantisipasi pemadaman listrik bergilir, ada ironi besar yang sedang ditonton di panggung ekonomi nasional.
Di era digital saat jaringan internet, kecerdasan buatan, dan otomatisasi pabrik menjadi denyut nadi keseharian, anjuran untuk kembali ke penerangan abad pertengahan tersebut terasa seperti lelucon yang sangat hambar alias tak lucu.
Terlebih lagi, krisis ini tidak terjadi di pulau terluar yang terisolasi, tapi merayap di Pulau Jawa, episentrum gravitasi ekonomi yang menyumbang hampir 60 persen terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) nasional.Pemadaman listrik bergilir dengan durasi hingga tiga jam yang melanda sejumlah wilayah strategis di Jawa sepanjang Juni 2026, tentu bukan hanya gangguan teknis biasa.
Peristiwa ini merupakan alarm keras bagi rapuhnya tata kelola energi nasional dan cerminan dari disfungsi kebijakan publik yang sangat mendasar.
Kartografi pemadaman menunjukkan betapa meluasnya krisis keandalan listrik ini. Dari Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, hingga merambah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Semarang, Solo, Malang, dan Surabaya, pemadaman bergilir telah menjadi menu harian baru yang cukup pahit untuk ditelan.
