Jakarta - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat jauh melebihi target pemerintah imbas praktik jual-beli titik SPPG. Kondisi ini membuat anggaran belanja program menjadi boros hingga Rp 1 triliun per bulan.Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan masalah pembengkakan jumlah SPPG ini akan diselesaikan melalui proses penataan ulang. Sebab banyaknya dapur MBG yang beroperasi membuat pelaksanaan program jadi tidak efisien, terutama dalam hal pemberian insentif Rp 6 juta untuk setiap SPPG."Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari apa namanya program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya. Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan," kata Prasetyo.
Dalam hal ini, menurutnya pemerintah membuka opsi penutupan SPPG yang berlebih. Namun menurutnya hal ini masih harus dibahas lebih jauh, sehingga ia tidak bisa memberikan kepastian terkait hal itu."Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo."Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka,kan tidak. Kondisinya masing-masing kan tentu kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu," paparnya.Meski begitu, opsi penutupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti."Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.
