Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pembentukan family office di sekitar Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center/IFC) di Bali.Ia mengatakan saat ini aturan pembentukan family office tersebut tengah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditargetkan rampung pada 4 Juni 2026."Presiden juga setuju untuk mendirikan pusat keuangan internasional, family office, dan pada tanggal 4, saya rasa undang-undang tentang ini akan disahkan di parlemen," ujarnya dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Terkait hal itu, Luhut mengatakan operasional family office nantinya akan dibantu oleh tokoh senior dari Inggris berdasarkan rekomendasi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani."Kami berdiskusi dengan Rosan tadi malam, dia mengatakan kepada saya, dia sudah setuju dan telah menunjuk seorang tokoh senior dari Inggris untuk menjadi penasihat atau teman kami di family office," sambung Luhut.Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang paling tepat bagi Indonesia untuk membangun family office maupun kawasan ekonomi khusus (KEK) finansial. Sebab, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat perang di Timur Tengah, banyak investor global sedang mencari tempat baru untuk menjaga aset hingga triliunan dolar mereka tetap aman."Satu triliun dolar, katanya, ada di Timur Tengah saat ini, mereka mencari tempat yang tepat untuk berinvestasi dan mereka ingin tetap aman. Jadi kita tidak mengharapkan untuk mendapatkan US$ 100-200 miliar dalam semalam. Tetapi jika mereka ingin berinvestasi, mereka juga membawa kredibilitas dan kepercayaan, yang kita butuhkan saat ini untuk membawa Indonesia ke situasi yang lebih baik," kata Luhut.Sebagai informasi, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema insentif khusus untuk menarik investor global masuk ke KEK Pusat Keuangan Internasional di Bali.Menurutnya, persiapan skema insentif ini masih dalam pembahasan bersama pihak terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia."Membicarakan pendirian Indonesia Financial Center yang rencananya akan kita lihat lokasi-lokasinya di Bali, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik dari segi regulasi, hukum, insentif, dan lainnya," kata Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).Saat ditanya mengenai bentuk insentif yang akan diberikan, Rosan belum dapat memberikan jawaban pasti. Namun, ia menyebut pemerintah akan melakukan studi perbandingan terhadap sejumlah pusat keuangan dunia untuk merancang model terbaik bagi Indonesia.Saksikan Live DetikSore:
