Jakarta -
Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti KAI Commuter Indonesia (KCI) mengurangi jumlah perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Bogor-Jakarta Kota hingga akhir September karena perawatan armada KRL. Mufti mengaku heran lantaran kereta INKA tersebut merupakan produksi baru."Pemeriksaan demi keselamatan, tentu kita dukung. Keselamatan penumpang tidak boleh ditawar sedikit pun. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar kami, ini kereta baru lho. Mengapa ketika baru beroperasi, justru keandalan produknya sudah menimbulkan persoalan sampai berdampak pada pengurangan 17 perjalanan?" kata Mufti Anam kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).Mufti meminta INKA untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi sebenarnya. Ia menyinggung keberpihakan luar biasa yang sudah diberikan negara terhadap industri dalam negeri.
"INKA harus menjelaskan apa masalah sebenarnya, apa hasil evaluasinya dan apa jaminannya persoalan serupa tidak terus berulang. INKA ini kurang apa? Negara sudah memberikan keberpihakan luar biasa kepada industri dalam negeri," kata Mufti."Pasarnya diberikan, proyeknya diberikan, dukungan pemerintah diberikan, bahkan produk nasional terus kita dorong untuk menjadi prioritas. Jadi kalau negara sudah memberikan 'karpet merah', harusnya dijaga bahkan ditingkatkan dong kualitasnya. Jangan kemudian karena merasa produknya pasti digunakan, kualitas dan kendalanya di nomor duakan," tambahnya.Ia mengatakan mencintai produk dalam negeri bukan berarti harus menutup mata atas kekurangan yang ada. Mufti juga meminta KAI menjelaskan apakah ada cadangan kereta di tengah pengurangan 17 perjalanan tersebut."Saya sangat mendukung produk Indonesia. Tetapi mencintai produk dalam negeri bukan berarti kita harus tutup mata terhadap kekurangan. Nasionalisme jangan dijadikan tameng untuk meminta masyarakat terus memaklumi produk yang belum andal. Justru kalau kita ingin INKA besar, dipercaya rakyat dan suatu saat mampu bersaing di pasar dunia, standar kita terhadap INKA harus lebih tinggi, bukan lebih rendah. KRL Jabodetabek melayani kebutuhan masyarakat yang sangat besar setiap hari. Seharusnya ada armada cadangan dan rencana kedaruratan yang memadai," katanya.Mufti pun tak mau mempersempit permasalahan yang dihadapi INKA ini dengan mengarahkan ke produk impor. Ia pun mendorong ada solusi strategis menyikapi perjalanan kereta yang merugikan penumpang tersebut."Menurut saya persoalan ini jangan dipersempit menjadi apakah kita pro impor Jepang atau anti impor. Itu bukan inti masalahnya. Yang utama adalah memastikan armada cukup, aman, andal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. INKA harus meningkatkan kualitasnya, KAI harus memperkuat armada cadangannya, dan pemerintah harus memastikan transisi menuju kemandirian industri tidak mengorbankan penumpang," ungkap Mufti.
