Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan biaya produksi beras dalam negeri masih sangat mahal jika dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Bahkan biaya produksi beras domestik bisa tiga kali lebih tinggi.Menurut Zulhas tingginya biaya produksi beras di tingkat petani lokal dipicu oleh rendahnya produktivitas, kualitas varietas yang belum unggul, serta manajemen pertanian yang belum optimal. Alhasil untuk memproduksi 1 kilogram (kg) beras butuh biaya produksi hingga Rp 12.000."Lampung untuk mendapat 1 kilo beras, petani kita ongkosnya Rp 12.000. Karena kita tergantung kepada impor, nggak terlatih. Produktivitasnya rendah, varietasnya tidak unggul, manajemennya buruk, karena nggak terlatih," kata Zulhas dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (5/9/2026).
Kondisi ini terlihat cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan efisiensi produksi beras yang dicapai oleh negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Di mana untuk mendapatkan 1 kg beras, negara itu hanya membutuhkan modal atau biaya produksi setara Rp 3.800."Thailand, Vietnam untuk dapat 1 kilo beras, ongkosnya itu Rp 3.800. Jauh sekali. Jadi produktivitas kita sepertiga. Dia Rp 3.800, kita Rp 12.000. Kita termasuk bangsa yang kurang tanggung jawab dong," tambahnya.Masalahnya dengan biaya produksi setinggi itu, pendapatan per kapita warga Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Thailand. Artinya mereka dapat beli beras dengan murah saat pendapatan sehari-hari tinggi."Indonesia income per kapitanya tidak sampai Rp 5.000. Thailand income per kapitanya hampir Rp 8.000. Berarti Thailand lebih kaya dari orang Indonesia, tapi dia membayar untuk makan lebih murah. Lebih murah, sehingga dia bisa nabung," tutur Zulhas."Dia bisa sekolahkan anaknya lebih bagus, dia bisa mencukupi gizi putra-putrinya, karena penghasil lebih tinggi untuk hidup lebih murah. Kita, penghasil kita lebih kecil, membayar lebih mahal untuk makan. Maka kita miskin, bisa kurang gizi, bisa kurang sarana-sarana. Akhirnya kita kalah bersaing," sambungnya.Di sisi lain, Zulhas menegaskan Indonesia tidak bisa langsung bergantung pada impor beras dari negara tetangga jika hanya ingin mengejar produktivitas semata. Sebab ketergantungan impor yang tinggi akan sangat merugikan petani dalam negeri."Saya ambil contoh tahun 2024 kita impor beras hampir setengah juta (ton). Kalau kita impor beras, beras ini kita impor, artinya petani Indonesia itu sengsara. Tidak dapat manfaatnya. Jadi tidak sederhana. Yang dapat manfaatnya itu petani dari Thailand, petani dari Vietnam, petani dari India," ujarnya.Padahal apabila efisiensi dan tingkat produktivitas ini tidak segera dibenahi, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu kemiskinan struktural bagi para petani lokal di Indonesia."Terus kalau petani kita tidak makmur, lama-lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akan melahirkan kemiskinan yang masif. Lama-lama petani Lampung ini tidak punya sawah lagi, karena miskin. sawahnya dijual atau digadai, dia berubah menjadi buruh tani. Itu dampaknya itu soal makan. Kemudian apa lagi, kita tidak menjadi negara yang kompetitif," ujarnya.Untuk itulah menurutnya pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para petani lokal di Indonesia. Dengan begitu para petani dapat terus berproduksi dan mendorong perputaran ekonomi nasional."Alhamdulillah 2025 kita nggak impor beras lagi. Boleh tepuk tangan ini untuk Indonesia. Apa yang terjadi? Petani kita lebih mamur, nilai tukarnya dari 116 jadi 127. 127 nilai tukarnya, lebih makmur. Bisa sekolahkan anaknya, bisa angsur motor. Alhamdulillah," pungkas Zulhas.
