Jakarta -
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tidak meminta penambahan anggaran di tahun ini, meskipun ada rencana pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini disampaikan Sudaryono usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pagi ini.Sudaryono mengatakan dari total 27.485 titik yang tercatat, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan melalui surat penetapan resmi. Sementara itu, sebanyak 463 titik sempat di-suspend karena kelengkapan profil yang kurang lengkap.Dari hasil penelusuran lebih lanjut, terdapat 7 dapur yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah lama tidak beroperasi. Ditemukan pula titik di mana lokasi dapurnya tidak wujud fisik alias fiktif
"Dan kami masih menunggu dari sisanya 463, kalau tidak ada, tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya enggak beroperasi atau pernah ada, tapi sudah enggak beroperasi lagi," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).Selain itu, Sudaryono menyebut akan mengaktifkan sekitar 2.700 dapur di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mulai September ini. Selain wilayah 3T, prioritas pembukaan dapur baru juga diarahkan ke pondok pesantren serta daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi."Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami serta-merta akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan," bebernya.Selaim itu, pihaknya juga tengah menyisir 13 dapur MBG yang sudah terdaftar. Ia memastikan belasan ribu dapur tersebut tidak dibuka secara serentak. Pembukaan dapur MBG ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut, termasuk daerah aglomerasi."Kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran di mana anggaran itu kami sesuaikan dan insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum," beber Sudaryono.Dalam pertemuan tersebut, Sudaryono menjelaskan Kemenkeu dan BGN sepakat untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan melalui digitalisasi. Sistem pelaporan keuangan di tingkat dapur akan disinkronkan secara system-to-system antara SIKN Kementerian Keuangan dan SIPGN."Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya," imbuh ia.Sudaryono menyebut realisasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG telah mencapai Rp 117 triliun per 27 Agustus 2026. Adapun total anggaran BGN tahun ini senilai Rp 229 triliun.Anggaran BGN tahun ini telah diefesiensikan senilai Rp 39 triliun dari total anggaran sebelumnya mencapai Rp 268 triliun."Jadi dari Rp 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp 229 triliun, dari Rp 229 triliun itu terpakailah Rp 117 triliun," bebernya.
