Jakarta -

Badan Pangan Nasional mengatakan sampai 21 Agustus 2026, pemerintah telah menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 1,65 juta ton untuk menekan kenaikan harga, meningkat 20,43% dibandingkan total kucuran CBP Januari-Agustus 2023 yang di angka 1,37 juta ton. Langkah itu disebut berhasil mengendalikan inflasi beras secara tahunan maupun bulanan sampai Juli 2026.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi beras secara tahunan mengalami penstabilan dari 3,98% ke 3,10%. Sementara inflasi beras secara bulanan masih cukup rendah di level 0,49%."Kita bisa mengerem perkembangan harga beras dengan 2 instrumen. Bulog segera cepat masif melakukan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terutama di pasar-pasar. Masifkan di pasar," jelas Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Total stok CBP yang dikuasai Bulog sampai 21 Agustus 2026 ini lebih kokoh dengan torehan 5,17 juta ton. Ini jauh melampaui hingga 291,66% dibandingkan kondisi stok CBP pada Agustus 2023 silam yang kala itu masih berada di 1,32 juta ton.Ada pula realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,86 ribu ton dan bantuan pangan tahap kedua yang telah mulai berjalan di 32,25 ribu ton. Terakhir, penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat 11,39 ribu ton dan golongan anggaran 53,68 ribu ton."Nah yang kedua, sejauh mana bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog untuk alokasi 3 bulan, karena kedua instrumen ini kalau dilakukan dengan tepat waktu, tentu IPH (Indeks Perkembangan Harga) dapat terkendali sebenarnya," tambah Ketut.Ketut memastikan seluruh program intervensi perberasan yang dilakukan Perum Bulog pasti akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantalan ekonomi."Ini karena kita menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kita lakukan intervensi secepatnya, dimana pun di Indonesia. Ini karena sekali lagi semua yang dilakukan dalam SPHP, pengeluarannya diganti oleh pemerintah," pungkasnya.