KOMPAS.com - Belakangan ini masyarakat Indonesia ramai mengeluhkan status sosial masing-masing yang tercatat pada desil 9 atau bahkan 10 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). DTSEN merupakan sistem yang memuat data sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyatukan data berbagai sumber seperti dari BPS, Kemensos, dan registrasi sosial ekonomi. Pasalnya, banyak dari warga dengan desil tersebut yang mengaku bahwa hidup pas-pasan tanpa bergelimang harta bahkan mungkin masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desil terbagi menjadi 10 kelompok dengan angka 1 berarti kelompok yang miskin ekstrem. Maka itu data ini berkaitan dengan pemberian bantuan sosial dan BBM bersubsidi. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D, berpendapat perbedaan anggapan ini tidak begitu saja bermakna bahwa masyarakat keliru menilai kondisi ekonominya maupun data pemerintah sepenuhnya salah. Wisnu menuturkan, masyarakat umumnya menilai kondisi ekonomi mereka berdasarkan pendapatan yang diterima setiap bulan, besarnya pengeluaran, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penilaian kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi rumah tangga, seperti aset, kondisi dan kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya.
Heboh Desil Tinggi tapi Hidup Pas-pasan, Pakar UGM Ungkap Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah
Pakar Ilmu Ekonomi UGM bilang pemerintah harus transparan tentang variabel yang digunakan untuk menentukan desil dan juga menyediakan prosedur sanggah








