Jakarta -
Kementerian Koperasi mendorong penguatan hilirisasi sawit berbasis koperasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi pun menyiapkan dukungan pembiayaan bagi koperasi yang ingin masuk ke sektor industri pengolahan.Komitmen itu disampaikan dalam Seminar Nasional Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi di Gedung OPP Room Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (11/8). Sekitar 1.000 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari petani sawit, asosiasi, kelompok tani, perangkat daerah hingga pengurus koperasi.Seminar menghadirkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani sebagai pembicara. Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi Panel Barus bertindak sebagai moderator.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet, Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.Dalam pemaparannya, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyatakan membuka secara luas kolaborasi antara koperasi petani sawit dan PT Agrinas Palma Nusantara, khususnya dalam pengelolaan kebun sawit dan pengembangan hilirisasi. Menurutnya, koperasi harus menjadi mitra strategis utama dalam pengelolaan industri sawit, bukan lagi pihak swasta, sehingga nilai tambah dari sektor sawit dapat dinikmati langsung oleh petani.Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah mendukung penuh berbagai skema kerja sama antara petani sawit rakyat dan PT Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai dominasi sektor swasta dalam industri sawit nasional perlu diimbangi dengan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.Ferry menekankan bahwa semangat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam membangun model pengelolaan sawit yang lebih adil dan berkeadilan."Kami Kementerian Koperasi bersama dengan LPDB Koperasi akan membantu, mendampingi, dan tentunya membiayai koperasi petani sawit yang mengelola lahan bersama Agrinas Palma. Kami ingin koperasi menjadi bagian penting dari rantai industri sawit nasional, mulai dari produksi hingga hilirisasi," ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).Ia juga mendorong koperasi-koperasi sawit untuk mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) secara mandiri dengan memanfaatkan skema pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi serta dukungan pembiayaan lainnya.Pembiayaan Sektor ProduktifSementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan LPDB Koperasi siap menjadi mitra pembiayaan strategis bagi koperasi produktif yang ingin membangun kapasitas industri, memperkuat kelembagaan, dan masuk ke sektor hilirisasi.Menurut Krisdianto, masa depan industri sawit Indonesia tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan koperasi sebagai pemilik dan pengelola nilai tambah."Apa yang disampaikan Bapak Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara sejalan dengan arah transformasi pembiayaan sektor riil yang sedang didorong LPDB Koperasi. Petani tidak boleh berhenti sebagai pemasok tandan buah segar, tetapi harus naik kelas menjadi pelaku industri melalui koperasi. Di sinilah pembiayaan dana bergulir hadir sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan, membangun fasilitas pengolahan, dan meningkatkan posisi tawar petani," kata Krisdianto.Ia menambahkan LPDB Koperasi tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendukung koperasi melalui pendekatan pendampingan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas usaha agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan."Kami ingin koperasi menjadi entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu mengelola rantai nilai dari hulu hingga hilir. Ketika koperasi memiliki pabrik pengolahan, akses pasar, dan manajemen yang baik, maka manfaat ekonomi akan kembali kepada anggota koperasi, yaitu para petani. Itulah esensi ekonomi kerakyatan yang diamanatkan konstitusi," ujarnya.Krisdianto juga menilai kolaborasi antara koperasi, PT Agrinas Palma Nusantara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga pembiayaan menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem sawit berbasis koperasi yang lebih inklusif.Menurutnya, Musi Banyuasin memiliki potensi menjadi model nasional dalam pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi karena memiliki basis petani yang kuat, dukungan pemerintah daerah, serta peluang integrasi dengan industri pengolahan.Seminar nasional ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Koperasi mempercepat transformasi koperasi sektor riil, khususnya di sektor perkebunan strategis. Dengan penguatan kelembagaan koperasi, akses pembiayaan, dan kemitraan industri, pemerintah berharap koperasi sawit mampu menjadi motor penggerak hilirisasi, peningkatan kesejahteraan petani, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.Bagi LPDB Koperasi, hilirisasi sawit berbasis koperasi merupakan langkah strategis untuk memastikan nilai tambah komoditas sawit dapat dinikmati lebih besar oleh petani melalui kepemilikan bersama dalam wadah koperasi.
