Riyadh -
Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional untuk Laut Merah, menyusul blokade maritim yang diberlakukan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Koalisi ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya ketegangan regional dan maraknya serangan terhadap jalur pelayaran utama di perairan strategis tersebut.Inisiatif tersebut, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Jumat (31/7/2026), diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Saudi menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh Riyadh, yang mempertemukan perwakilan dari 43 negara dan Uni Eropa pada Kamis (30/7) waktu setempat.Kementerian Pertahanan Saudi menyatakan bahwa koalisi tersebut akan melindungi jalur pelayaran internasional, kebebasan navigasi, dan perdagangan global, khususnya di Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden.
Gagasan ini disampaikan setelah Houthi yang didukung Iran, memberlakukan blokade maritim terhadap Saudi sejak 20 Juli lalu. Houthi juga mengklaim telah menyerang kapal-kapal terkait Saudi di Laut Merah yang dianggap melanggar blokade tersebut. Pembentukan koalisi tersebut, untuk saat ini, didukung oleh 14 negara, termasuk Saudi, dari total 43 negara yang hadir. Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh termasuk di antara negara-negara yang menandatangani pernyataan bersama untuk mendukung pembentukan koalisi tersebut.Militer Amerika Serikat (AS), yang juga hadir dalam pertemuan di Riyadh, diwakili oleh komandan Pusat Komando Pasukan Korps Marinir AS (MARCENT), Letnan Jenderal Joseph Clearfield, dan atase pertahanan Kedutaan Besar AS di Riyadh.Dalam pernyataan bersama, negara-negara pendiri koalisi itu menyatakan bahwa aliansi ini "bersifat murni defensif, tidak menargetkan negara, aliansi atau organisasi internasional mana pun, dan akan menjalankan seluruh aktivitasnya dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional sembari menghormati kedaulatan negara dan melindungi kebebasan navigasi".
