JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-Perjuangan menilai DPR tidak boleh hanya mengikuti kehendak pemerintah karena kondisi tersebut tidak berbeda dengan praktik yang terjadi pada era Orde Baru.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/6/2026).Baca juga: PDIP Dijadikan Kambing Hitam, Koalisi Gemuk Cuci Tangan
Anggota Komisi II DPR RI ini sedang menanggapi pernyataan Sekjen Golkar Muhamad Sarmuji yang mempertanyakan “apa yang perlu diseimbangkan” oleh PDI-P dalam politik bernegara saat ini.
“Saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” kata Deddy.
Deddy mengatakan, penyeimbang merupakan kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik.
