Jakarta - Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye resmi memecat Perdana Menteri (PM) Ousmane Sonko imbas perbedaan pendapat mengenai cara penanganan krisis utang. Namun, kondisi ini malah membuat gejolak politik domestik dan krisis utang di negara di Afrika Barat itu semakin dalam.Dikutip dari CNBC , Sabtu (13/6/2026), pada akhir Mei kemarin Faye mengatakan bahwa ia akan secara pribadi memimpin pembicaraan dengan International Monetary Fund (IMF) untuk menyelesaikan krisis utang. Namun sang Perdana Menteri, Sonko, menentang rencana restrukturisasi utang tersebut dan menyebutnya sebagai aib.Atas dasar inilah tak lama kemudian, Faye langsung memecat Sonko. Pada awalnya pemecatan PM berpotensi membawa angin perubahan sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan presiden saat ini. Namun, terpilihnya Sonko sebagai ketua parlemen tak lama kemudian memperumit keadaan.
Mengingat parlemen perlu untuk menyetujui keputusan-keputusan eksekutif penting. Sementara partai yang dipimpin Sonko, PASTEF, memegang 130 dari 165 kursi DPR negara itu.Parahnya lagi, Sonko mengumumkan bahwa PASTEF tidak akan berpartisipasi dalam agenda pemerintahan baru. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi kebuntuan politik. Dengan potensi kebuntuan politik, ditambah sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki kabinet lengkap, kemungkinan besar pembicaraan Faye dengan IMF dan upaya untuk menyelesaikan krisis utang Senegal semakin sulit dilakukan.Biang Kerok Krisis Utang SenegalPada September 2024, pemerintah baru Senegal yang dipimpin oleh Presiden Faye menyatakan telah menemukan catatan utang yang tidak dilaporkan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun skala atau besaran 'utang gelap' ini masih belum jelas.IMF memperkirakan utang gelap yang menjadi beban tambahan pemerintah baru ini bernilai lebih dari US$ 11 miliar, dihitung berdasarkan angka akhir 2023. Sementara beberapa analis memperkirakan besaran utang tersebut mendekati US$ 13 miliar atau 25% lebih dari total utang negara.Tak lama setelah pengungkapan utang gelap itu, IMF segera membekukan program dukungan keuangan Senegal senilai US$ 1,8 miliar. Kondisi ini langsung memicu aksi jual obligasi dan penurunan peringkat kredit negara."Untuk mendapatkan program IMF, Senegal perlu mengatasi dampak utang tersembunyi, menyepakati rencana yang kredibel untuk menstabilkan keuangannya, dan menyelesaikan cara menangani beban utangnya, termasuk kemungkinan restrukturisasi," tulis CNBC.Di luar itu menurut data pemerintahan, total utang Senegal pada akhir 2024 dan tidak termasuk pinjaman perusahaan milik negara mencapai 23,67 triliun franc CFA atau setara US$ 42,15 miliar. Jumlah ini setara 119% dari produk domestik bruto (PDB) negara di Afrika Barat itu.Hampir 33% dari total utang Senegal dalam bentuk obligasi dan pinjaman yang diterbitkan pemerintah. Kemudian dari US$ 28 miliar utang luar negeri yang ada, sekitar 50% diberikan kepada pemberi pinjaman multilateral dan pemerintah, terutama dengan persyaratan konsesional dan semi-konsesional.
