Jakarta - Pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diminta segera konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo mengatakan Langkah ini untuk memastikan progam MBG tetap berjalan baik.Sebagai informasi, hari ini, Prabowo resmi mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Ia menggantikan Dadan Hindayana.
Kemudian Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Keduanya menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Lodewijk dan Sonny Sanjaya."Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/6/2026).Prasetyo berharap kepemimpinan baru ini mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas sekaligus memperbaiki tata kelola organisasi."Serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia," ujarnya PrasetyoPrasetyo menambahkan, pergantian pimpinan tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program prioritas yang selama ini dijalankan BGN."Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional," tegasnya."Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program Makan Bergizi Gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejawantahan manifesto keberpihakanan tentu kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional," sambungnya.
