Jakarta - Seiring banyaknya negara di dunia yang mulai melonggarkan batas defisit fiskal namun menghasilkan pertumbuhan yang rendah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap mengawal target defisit anggaran di bawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB).Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan target defisit ini dilakukan dengan kombinasi dari disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.Ia menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara ini dilakukan melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif). Suahasil juga membagi kisah pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara.
Saat itu Kemenkeu melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp 170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB.Sementara untuk tahun 2026, defisit berjalan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR."Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Sabtu (30/5/2026).Guna mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas SDM."Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN yang kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial, sementara aspek investasi publik strategis akan dikelola melalui Danantara," pungkasnya.
