Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan dana pembiayaan yang besar. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan kebutuhan pembiayaan Indonesia pada tahun 2027 mencapai Rp 8.600 triliun.Angka tersebut berasal dari perhitungan Kementerian PPN/Bappenas demi mengejar target pertumbuhan ekonomi di level 5,9%-7,5% tahun depan."Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh angka yang cukup besar untuk pembiayaan, untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar Rp 8.600-an triliun kalau kami tidak keliru," ujarnya dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED), di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Wanita yang akrab disapa Kiki itu mendorong adanya pembiayaan dari obligasi daerah sebagai sumber dana dan modal bagi pembangunan di wilayah."Misalnya pengembangan obligasi daerah ini juga salah satu yang menjadi potensi untuk pembiayaan pembangunan di daerah," ujar Kiki.Kemudian adanya pembiayaan dari sektor ekonomi hijau. Dia mengatakan potensi ekonomi hijau sangat besar terutama bagi daerah yang memiliki kawasan hutan maupun program-program berbasis lingkungan."Ini juga sangat terkait dengan Bapak Ibu di daerah yang punya hutan, punya program-program hijau dan lain-lain ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama," beber Kiki.Lebih lanjut, Kiki juga mengatakan ada peluang yang cukup besar dalam pengembangan keuangan digital yang aman dan beritegritas."Kemudian pengembangan sektor jasa keuangan syariah ini juga kita dorong ini juga tentu daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan lain-lain ini juga tentu punya potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah," pungkas Kiki.
